Midji: Dinas PUPR Kalbar Pelayanannya Masih Buruk

Hari Bakti ke-74 Pekerjaan Umum

Gubernur Kalbar Sutarmidji saat menjadi Irup Hari Bhakti ke-74 PU di Halaman Kantor Dinas PUPR Kalbar, Selasa (03/12/2019). Sumber: HUMPRO KALBAR.
Gubernur Kalbar Sutarmidji saat menjadi Irup Hari Bhakti ke-74 PU di Halaman Kantor Dinas PUPR Kalbar, Selasa (03/12/2019). Sumber: HUMPRO KALBAR.

Netizen.media – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyesalkan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. “Seharusnya mendapat tempat di hati masyarakat, tapi faktanya Dinas PUPR Kalbar pelayanannya masih buruk,” katanya saat menjadi Irup Hari Bhakti ke-74 PU di Halaman Kantor Dinas PUPR Kalbar, Selasa (03/12/2019).

Ia meminta dalam menjalankan proyek pembangunan, Dinas PUPR Kalbar harus selalu sesuai dengan sistem yang ada. Sepanjang tidak sesuai sistem, ia menyarankan lebih baik tidak dilakukan. “Sepanjang tidak sesuai sistem jangan ada yang dibayarkan,” ingatnya.

Harapannya Dinas PUPR Kalbar bisa membangun dengan cepat. Sehingga dapat mengejar segala ketertinggalan. Sebagai kepala daerah, Sutarmidji tidak mempermasalahkan siapapun yang bekerja, asal semuanya sesuai dengan sistem.

Orang nomor satu di Kalbar itu juga menyebutkan bakal menghapus unit pemeliharaan jalan dan jembatan (UPJJ) di Dinas PUPR Kalbar. Termasuk rencana pemangkasan pejabat eselon IV, di unit tersebut. Pihaknya justru akan membentuk kelompok kerja atau tim-tim yang akan menangani segala kegiatan agar lebih terarah dan berkualitas.

“Saya akan bentuk tim independen untuk awasi pekerjaan di Dinas PUPR Kalbar,” tegasnya.

Dia meminta Dinas PUPR dapat membereskan pekerjaan yang belum selesai atau mangkrak. Jangan sampai masih ada pekerjaan yang tidak genah dan menjadi temuan ke depannya.

“Saya minta Dinas PUPR Kalbar segera berubah ke arah yang lebih baik lagi, agar Dinas PUPR dapat berprestasi,” tutupnya.

Sutarmidji menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkot Pontianak yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR, sebagai satu-satunya pemerintah kota di Indonesia yang mampu memberikan pelayanan perizinan perumahan tercepat.

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.