Bangladesh mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka meminta peringatan “red notice” Interpol bagi para pemimpin yang melarikan diri dari rezim mantan perdana menteri Sheikh Hasina, yang digulingkan dalam revolusi pada bulan Agustus.
“Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tanpa pandang bulu selama pemberontakan massal pada bulan Juli dan Agustus akan dibawa kembali dari mana pun mereka berlindung,” Asif Nazrul, penasihat hukum pemerintah sementara, mengatakan kepada wartawan.
Sejak jatuhnya rezim Hasina, puluhan sekutunya telah ditangkap karena keterlibatan mereka dalam tindakan keras polisi yang menyebabkan lebih dari 700 kematian selama kerusuhan tersebut.
Interpol Perancis mengeluarkan red notice atas permintaan negara anggota berdasarkan surat perintah penangkapan dari negara asal.
Nazrul tidak menyebutkan nama siapa pun secara spesifik namun menegaskan bahwa Bangladesh telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Hasina, yang terakhir terlihat melarikan diri ke India dengan helikopter setelah istananya dikepung oleh pengunjuk rasa. Hasina, yang memerintah selama 15 tahun, menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan penahanan massal terhadap lawan politik.
Pemberitahuan merah memperingatkan lembaga penegak hukum di seluruh dunia tentang buronan, namun tidak memaksa negara untuk menangkap dan mengekstradisi individu. Menurut Interpol, setiap negara anggota menerapkan hukumnya sendiri ketika memutuskan apakah akan bertindak berdasarkan pemberitahuan merah atau tidak.
Hasina telah dipanggil untuk hadir di pengadilan Dhaka pada tanggal 18 November untuk menghadapi tuduhan “pembantaian, pembunuhan dan kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Ketua Jaksa Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh (ICT), Mohammad Tajul Islam mengatakan pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap lebih dari 60 orang, dan sejauh ini 25 orang telah ditangkap.
Syekh Hasina (Foto File)
