Sekitar 98.000 orang yang belum dikonfirmasi menjadi warga negara AS akan diizinkan untuk memilih dalam pemilihan negara bagian dan lokal mendatang, demikian keputusan Mahkamah Agung Arizona pada hari Jumat.
Keputusan tersebut diambil setelah adanya “pengawasan pengkodean” dalam perangkat lunak negara yang mendorong Menteri Luar Negeri Partai Demokrat Adrian Fontes dari negara bagian tersebut bersikeras agar ia tetap mengirimkan surat suara kepada para korban.
Kesalahan basis data ini mempertanyakan status kewarganegaraan 100.000 pemilih terdaftar di Arizona, sehingga berdampak pada mereka yang memperoleh SIM sebelum Oktober 1996 dan mereka yang kemudian menerima duplikatnya sebelum memberikan suara setelah tahun 2004.
Fontes dan Stephen Richer, Pencatat Maricopa County dari Partai Republik, tidak setuju dengan status apa yang harus dimiliki pemilih setelah “pengawasan pengkodean”.
Sejauh yang kami tahu, hal itu tidak diketahui karena ada yang memilih secara ilegal dan bukan karena ada yang mencoba memilih secara ilegal, kata Fontes dalam konferensi pers Selasa sore. “Dan itu adalah pemeliharaan daftar pemilih yang mendasar, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa ada masalah.”
Reacher mengajukan tindakan khusus pada hari Selasa meminta Mahkamah Agung negara bagian untuk memutuskan pertanyaan tersebut.
“Saya berpendapat bahwa para pendaftar ini belum memenuhi bukti hukum kewarganegaraan Arizona yang terdokumentasi, dan oleh karena itu hanya dapat memberikan suara pada surat suara ‘fed only’,” tulis Richer di X.
Kesalahan ini terjadi ketika Partai Republik Arizona dan kelompok pengawas konservatif mendorong sistem pemungutan suara yang lebih ketat yang memerlukan bukti kewarganegaraan AS untuk berpartisipasi di negara bagian tersebut. pemilu federal. Arizona juga menjadi negara bagian swing state yang menjadi biru pada pemilu presiden 2020.
Jamie Joseph dari Fox News Digital dan The Associated Press berkontribusi pada laporan ini.