Konstitusi dan parlemen Suriah akan ditangguhkan selama tiga bulan selama masa transisi setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad, menurut laporan AFP yang mengutip juru bicara pemerintahan baru.
Sebuah komite akan meninjau dan mengubah konstitusi, kata Obaida Arnout, juru bicara pemerintahan baru. “Komite keadilan dan hak asasi manusia akan dibentuk untuk meneliti konstitusi dan melakukan amandemen,” kata Arnout kepada AFP. Konstitusi yang diadopsi pada tahun 2012 tidak menyebut Islam sebagai agama negara.
Pertemuan antara mantan menteri dan menteri dari “Pemerintahan Keselamatan” yang baru akan diadakan pada hari Selasa untuk memfasilitasi peralihan kekuasaan.
“Masa transisi ini akan berlangsung selama tiga bulan. Prioritas kami adalah melestarikan dan melindungi institusi,” kata Arnout.
Pemberontak menguasai Damaskus pada hari Minggu, memaksa Assad meninggalkan negara tersebut. Mereka menunjuk Mohamed al-Bashir sebagai perdana menteri sementara hingga 1 Maret. Bashir sebelumnya memimpin “Pemerintahan Keselamatan” pemberontak di Idlib.
Berbicara dari markas televisi pemerintah yang disiarkan, Arnout menjanjikan “aturan hukum” dan menegaskan bahwa “semua orang yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Suriah akan diadili sesuai dengan hukum”.
Arnout juga berjanji akan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan budaya yang ada. “Kami menghormati keragaman agama dan budaya di Suriah,” tambahnya.
