
Mahkamah Agung Israel pada hari Kamis menggagalkan upaya untuk memperluas kekuasaan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gavir dalam pertikaian lain antara hakim tertinggi negara itu dan pemerintah.
Media Israel melaporkan bahwa pengadilan membatalkan satu bagian dari undang-undang kontroversial yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh besar pada Ben-Zvir dalam penyelidikan polisi.
Penggugat, termasuk organisasi masyarakat sipil, berpendapat bahwa klausul yang kini dicabut akan memberikan menteri terlalu banyak kekuasaan atas pekerjaan polisi, mempolitisasi penegakan hukum, dan membahayakan demokrasi.
Keputusan tersebut menandai awal dari perselisihan antara pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan lembaga peradilan yang telah terkepung selama bertahun-tahun.
Hal ini berpusat pada pertanyaan seberapa besar pengekangan yang diperbolehkan oleh sistem peradilan terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
Ben-Zivir menyatakan kemarahannya atas keputusan pengadilan tersebut, dan mengatakan bahwa lembaga tersebut sekali lagi dianggap mengabaikan keinginan para pemilih.